Skrining awal calon pengantin berisiko dilakukan melalui kuisioner pada aplikasi Elsimil. Tiga bulan sebelum pernikahan, calon pengantin diimbau untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan memasukkan data hasil pemeriksaan ke dalam kuisioner. Adapun data yang dimasukkan adalah usia, status gizi (berat badan, tinggi badan, ukuran lingkar lengan dan perut, kadar hemoglobin (Hb)), dan perilaku merokok.

Dari data ini, Tim Pendamping Kesehatan (TPK) yang terdiri dari PKK, kader KB, dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi calon pengantin dengan faktor risiko stunting. Lalu, TPK memberikan intervensi yang direkomendasikan sesuai kebutuhan, serta memonitor status gizi calon pengantin demi mempersiapkan kehamilan yang sehat.

Selain berfungsi sebagai alat skrining dan media komunikasi dengan TPK, Elsimil juga berfungsi sebagai media edukasi tentang kesehatan reproduksi, kontrasepsi, kesiapan pranikah, kesiapan kehamilan, serta cegah kanker. Direktorat Bina Ketahanan Remaja selaku penanggung jawab aplikasi Elsimil di BKKBN akan terus meng-update dan menambah materi edukasi dalam aplikasi.

Selain upaya sosialisasi dari pemerintah, jejaring SUN diharapkan dapat mendukung kampanye penggunaan Elsimil di masyarakat. Misalnya, SUN Civil Society Alliance yang memiliki jaringan luas di masyarakat hingga lapisan terkecil. SUN Mitra Pembangunan dan SUN Akademia juga diharapkan dapat melakukan pendampingan terhadap TPK sebagai ujung tanduk berkomunikasi dengan remaja/calon pengantin/calon ibu hamil yang terdeteksi berisiko melahirkan anak stunting. Selain itu, SUN Business Network juga dapat berkontribusi menyebarluaskan informasi penggunaan ELSIMIL melalui workforce nutrition di institusinya masing-masing.

Ringkasan terkait Elsimil dapat dilihat pada infografis di bawah ini.

Calon pengantin kini diwajibkan menyertakan sertifikat ELSIMIL sebagai persyaratan daftar nikah di KUA. Elsimil sendiri dapat diunduh melalui Google Playstore atau Apple App Store secara cuma-cuma. Oleh karena itu, apabila Anda atau orang yang Anda kenal akan menikah dalam waktu dekat, aplikasi ini adalah salah satu aplikasi yang wajib Anda unduh.

Penulis: Annisa Hayatunnufus (Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting Kementerian PPN/Bappenas)

Editor: Tim Knowledge Platform SUN Indonesia, Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/ Bappenas

Metode penghitungan anggaran dilakukan melalui pemetaan kegiatan dan pembobotan menggunakan formula sesuai dengan derajat kontributifnya. Proses identifikasi juga dilakukan dengan melibatkan seluruh Kementerian/Lembaga terkait. Hal ini dilakukan sebagai bentuk advokasi agar kegiatan Kementerian/Lembaga yang mendukung percepatan penurunan stunting dapat dilakukan pada sasaran 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) di lokasi prioritas yang telah ditetapkan. Forum koordinasi Kementerian/Lembaga merupakan salah satu pembelajaran baik yang dapat diterapkan untuk kegiatan lainnya di masa yang akan datang.

Tahun 2022, teridentifikasi 17 Kementerian/Lembaga memiliki rincian output terkait stunting dengan total 192 keluaran. Rincian output ini terdiri dari 87 keluaran intervensi spesifik, 48 keluaran intervensi sensitif, dan 57 keluaran intervensi dukungan dan pendampingan teknis.  Adapun, total anggaran yang mendukung penurunan stunting teridentifikasi sebesar Rp 34,1 triliun, terbagi menjadi intervensi spesifik sebesar Rp 4,1 triliun, intervensi sensitif sebesar Rp 29,2 triliun, dan kegiatan koordinasi, pendampingan dan dukungan teknis sebesar Rp 861 miliar. Penandaan ini selanjutnya akan diperbarui mengingat anggaran Kementerian/Lembaga yang masih bergerak.

Penulis: Puji Triwijayanti (Program Assistant, Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting Kementerian PPN/Bappenas)
Editor: Tim Knowledge Platform SUN Indonesia, Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/ Bappenas

Sebagai salah satu tindak lanjut dari hasil evaluasi tahun lalu (Joint Annual Assessment 2021), Lead of SUN Business Network, PT Indofood Sukses Makmur, menginisiasi Workshop Workforce Nutrition yang dilaksanakan sebanyak 2 sesi, tanggal 29 Maret dan 5 April 2022. Barbel Weiligmann (GAIN) tampil sebagai pembicara dalam workshop ini mewakili SUN Business Network Global. Di Indonesia, Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) juga tergabung dalam SUN Civil Society Network.

Harapannya, workshop ini dapat memberikan informasi terbaru sekaligus menjadi ajang berbagi pengalaman antar anggota SUN Business Network dalam mengimplementasikan konsep Workforce Nutrition ke dalam internal perusahaan dan organisasi yang tergabung dalam SUN Business Network di Indonesia.

Penulis: Nurul Azma Ahmad Tarmizi (Sekretariat Percepatan Perbaikan Gizi Kementerian PPN/Bappenas)
Editor: Tim Knowledge Platform SUN Indonesia, Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/ Bappenas

Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) merupakan survei berskala nasional yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan status gizi balita (stunting, wasting, dan underweight) tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Studi yang dilakukan sejak tahun 2019 ini dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Biro Pusat Statistik (BPS) dan didukung oleh Sekretariat Wakil Presiden RI. Saat ini, pelaksanaan SSGI menjadi amanat Perpres No. 72 Tahun 2021 dimana Kementerian Kesehatan bertanggung jawab untuk mempublikasikan data prevalensi stunting kabupaten/kota setiap tahunnya. Hasil SSGI juga menjadi dasar bagi Kementerian Keuangan untuk menetapkan Dana Insentif Daerah kabupaten/kota serta menjadi bahan evaluasi pelaksanaan intervensi gizi, baik spesifik maupun sensitif, yang dilakukan pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

Apa hasil utama SSGI 2021?

Berdasarkan hasil SSGI 2021, prevalensi stunting menunjukkan penurunan dari 27,7% di tahun 2019 menjadi 24,4%. Namun, prevalensi underweight mengalami peningkatan dari 16,3% menjadi 17%. Apabila ditinjau menurut standar WHO, hanya Provinsi Bali yang mempunyai status gizi berkategori baik dengan prevalensi stunting di bawah 20% (10,9%) dan wasting di bawah 5% (3%).

Menurut Permenkes No. 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak, berikut merupakan perbedaan diantara stunting, wasting dan underweight:

1. Stunting (pendek menurut umur) diukur melalui indeks tinggi/panjang badan menurut umur (TB/U atau PB/U). Status ini menunjukkan indikasi masalah gizi kronis akibat kekurangan gizi maupun infeksi dalam jangka waktu yang lama.
2. Wasting (kurus menurut tinggi badan) diukur melalui indeks berat badan menurut tinggi/panjang badan (BB/TB atau BB/PB). Status ini menunjukkan indikasi masalah gizi akut yang sensitif terhadap perubahan secara cepat seperti wabah penyakit maupun kelaparan.
3. Underweight (berat badan kurang menurut umur) diukur melalui indeks berat badan menurut umur (BB/U). Status ini menunjukkan indikasi masalah gizi secara umum. Pengukuran di posyandu setiap bulan biasanya menggunakan indeks ini.

Bagaimana data SSGI 2021 diperoleh?

Data SSGI 2021 diambil pada 514 kabupaten/kota se-Indonesia dengan jumlah blok sensus sebanyak 14.889 dan total 153.228 balita yang sudah diintegrasikan dengan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Pengambilan data dilakukan oleh enumerator terlatih dan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat dengan sasaran rumah tangga dengan anak balita. Langkah-langkah yang dilakukan untuk memastikan protokol kesehatan diantaranya menggunakan pencatatan elektronik, memastikan alat pengukuran dibersihkan dan diberikan disinfektan sebelum digunakan, menggunakan alat pelindung diri seperti masker dan apron, serta langkah-langkah lainnya. Selain enumerator, terdapat 61 orang pendamping teknis yang terbagi dalam 5 koordinator wilayah untuk memastikan aspek ilmiah, etik, dan penerapan protokol kesehatan dari kegiatan pengambilan data. Data ini kemudian diolah menjadi capaian di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota.

Apa perbedaan SSGI dengan Riskesdas dan e-PPGBM?

Data SSGI berasal dari survei yang menyasar rumah tangga dengan anak balita serta dilakukan oleh enumerator terlatih yang memiliki latar belakang pendidikan gizi. SSGI dilakukan secara tahunan sejak 2019 dengan pengecualian pada tahun 2020 karena pandemi Covid-19. Meskipun sama-sama berbasis survei, Riskesdas berbeda dengan SSGI karena pengumpulan data Riskesdas dilakukan setiap lima tahun sekali serta menggunakan sampel rumah tangga umum, tidak terbatas pada rumah tangga dengan balita.

Sementara itu, data yang ada di e-PPGBM berasal dari penginputan data yang dilakukan oleh petugas gizi puskesmas berdasarkan hasil penimbangan di posyandu setiap bulannya. Sehingga, data e-PPGBM dapat dilihat secara kohort hingga ke tingkat individu berdasarkan nama dan alamatnya (by name & by address).

Perbedaan sifat ini menentukan perbedaan kegunaan data. SSGI dan Riskesdas digunakan untuk monitoring dan evaluasi kemajuan intervensi gizi di tingkat nasional dan daerah. Sementara, data e-PPGBM berguna untuk memonitor pertumbuhan balita setiap bulannya dan termasuk ke dalam surveilans program gizi. Data e-PPGBM juga dapat dimanfaatkan dalam perencanaan dan penetapan sasaran program gizi di daerah karena bersifat real-time. Penggunaan ketiga data ini harus digunakan secara tepat sesuai fungsinya.

Referensi: 

Cegah Stunting. 19 Maret 2019. Data Angka Stunting Balita, Mana yang Benar?https://www.cegahstunting.com/post/data-angka-stunting-balita-mana-yang-benar

Hadju, Veni. 6 Januari 2022. Memaknai Hasil Penilaian Tengkes di Indonesia.  https://www.kompas.id/baca/opini/2022/01/06/memaknai-hasil-penilaian-tengkes-di-indonesia

Humas Litbangkes. 31 Mei 2021. Tiga Aspek Pelaksanaan SSGI 2021.  https://www.litbang.kemkes.go.id/tiga-aspek-pelaksanaan-ssgi-2021/

Humas Litbangkes. 27 Desember 2021. Materi Launching Hasil Studi SSGI Tahun 2021. https://www.litbang.kemkes.go.id/materi-launching-hasil-studi-ssgi-tahun-2021/ 

Humas Litbangkes. 28 Desember 2021. Angka Stunting Turun di Tahun 2021. https://www.litbang.kemkes.go.id/angka-stunting-turun-di-tahun-2021/

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak, indeks Panjang Badan/Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U) digunakan untuk mengidentifikasi anak pendek atau sangat pendek yang disebabkan oleh kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Indeks panjang badan digunakan pada anak 0-24 bulan dan diukur menggunakan infantometer/length board pada posisi terlentang. Sementara itu, anak di atas usia 24 bulan diukur tinggi badannya menggunakan microtoise pada posisi berdiri. Apabila hasil pengukuran dibawah minus dua standar deviasi (<-2SD), maka anak akan dirujuk sesuai tatalaksana stunting.

Untuk mendukung kegiatan penimbangan balita dan penurunan stunting, pemerintah pusat telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK), baik berupa DAK Fisik maupun Non Fisik, ke pemerintah daerah. Secara spesifik, dukungan penimbangan balita dilakukan dalam bentuk penyediaan alat antropometri untuk kabupaten/kota yang termasuk lokus penurunan stunting.

Standar penyediaan alat antropometri melalui DAK Fisik diatur dalam petunjuk operasional yang tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) setiap tahunnya. Pada Permenkes No. 8 Tahun 2021 yang mengatur pelaksanaan di tahun anggaran 2021, penyediaan alat antropometri dilakukan oleh Dinas Kesehatan kabupaten/kota dengan maksimal usulan 10 paket per puskesmas. Jumlah maksimal usulan ini dapat berubah sesuai petunjuk operasional yang berlaku di tahun anggaran. Satu paket alat antropometri terdiri dari alat ukur berat badan digital, alat ukur tinggi dan panjang badan, pita Lingkar Lengan Atas (LiLA) serta tas penyimpanan. Adapun biaya distribusi alat antropometri ke tingkat puskesmas menjadi tugas pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan Reviu Pelaksanaan DAK Stunting Tahun Anggaran 2020, terdapat 202 kabupaten/kota yang mendapatkan paket antropometri dengan realisasi sebesar 96,2%. Dari lima menu DAK yang ada pada tahun 2020, penyediaan alat antropometri merupakan menu yang paling banyak dimanfaatkan oleh daerah dengan total 18.498 paket. Pada tahun anggaran 2022, DAK untuk penyediaan alat antropometri mencapai 349 Miliar Rupiah. Alokasi anggaran ini diharapkan dapat mempercepat penyediaan alat ukur yang akurat dan reliabel di setiap puskesmas dan posyandu se-Indonesia, sehingga pertumbuhan balita dapat terpantau dengan baik dan mencegah stunting.

Mari bersama-sama kita pastikan agar balita selalu terpantau tumbuh kembangnya di posyandu, puskesmas, maupun fasilitas kesehatan lainnya.

1. System Analyst
2. Back-End Developer
3. Nutrition Policy Specialist
4. Program Performance Specialist

Kelengkapan yang dikirimkan:

1. Surat lamaran yang ditujukan kepada Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas.
2. Curriculum Vitae.
3. Salinan ijazah, transkrip nilai, KTP dan NPWP.
4. Salinan bukti pembayaran pajak terakhir.
5. Salinan referensi/ bukti kontrak pekerjaan sebelumnya.

Lamaran dikirimkan melalui email ke [email protected] dengan subjek [Posisi_Nama Peserta]

Informasi selengkapnya seperti persyaratan serta ruang lingkup pekerjaan dapat ditemukan pada Term of Reference (TOR) masing-masing posisi di bit.ly/TOR-INEY⁣⁣⁣

Deadline pendaftaran: Senin, 21 Februari 2022

Kursus Gizi Remaja dan Anemia dikembangkan oleh tim teknis ahli Nutrition International untuk membantu para pengelola dan penanggung jawab program dalam mendesain program berbasis bukti, baik di tingkat lokal maupun nasional. Kursus ini awalnya dibuat dalam Bahasa Inggris, namun telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Peluncuran ditandai dengan penyerahan simbolis Kursus Gizi Remaja dan Anemia oleh Kartini Rustandi, Sekretaris Dirjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan, kepada perwakilan pengguna dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan, dan Puskesmas Setiabudi.

Anemia yang disebabkan kekurangan zat besi masih menjadi perhatian penting terutama pada remaja putri yang lebih rentan terhadap kondisi ini. “Sangat menyedihkan bahwa satu dari empat remaja putri di Indonesia mengalami anemia, yang berpotensi melahirkan bayi stunting bila hamil” ujar Sri Kusyuniati, Direktur Nutrition International Indonesia, dalam kesempatan terpisah. “Kursus Gizi Remaja dan Anemia diharapkan membantu pembuat kebijakan dan tenaga kesehatan untuk meningkatkan kualitas program kesehatan dan gizi” sambungnya.

Dalam pencegahan anemia, pemerintah telah melaksanakan berbagai program kesehatan dan gizi yang meliputi fortifikasi wajib tepung terigu, suplementasi Tablet Tambah Darah (TTD) bagi ibu hamil dan remaja putri, promosi dan penerapan gizi seimbang, serta penguatan pendidikan Gizi. Kursus Gizi Remaja dan Anemia diharapkan dapat membangun kapasitas tenaga kesehatan,meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta membangun inovasi atau praktik baik dalam pencegahan anemia untuk mendukung upaya percepatan penurunan stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024.

Kursus Gizi Remaja dan Anemia dapat diakses secara daring dan gratis melalui https://giziremaja.learning.nutritionintl.org/. Topik yang terdapat dalam kursus ini meliputi situasi global gizi remaja dan dampak anemia pada remaja putri, peran zat besi dalam tubuh serta intervensi yang tersedia untuk meningkatkan gizi remaja. Selain itu, kursus ini juga mendiskusikan pedoman global gizi remaja, kehamilan remaja, penurunan stunting, kemitraan dan program, implementasi dan monitoring program gizi, serta kesenjangan data dan penelitian yang ada. Kursus ini dapat diikuti oleh semua kalangan, namun secara spesifik ditujukan untuk penanggung jawab program kesehatan dan gizi remaja, peneliti, akademia, profesional bidang pembangunan, pembuat kebijakan, serta guru di sekolah, madrasah, dan pesantren.

Kursus Gizi Remaja dan Anemia Nutrition International dikembangkan dengan dukungan Pemerintah Kanada dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan dukungan Pemerintah Australia melalui DFAT.

Penjelasan lebih lanjut dapat diunduh melalui brosur berikut:
Brosur Kursus Gizi Remaja dan Anemia Nutrition International

Penulis: Eriana Asri (Adolescent Nutrition Advisor BISA Project, Nutrition International)
Editor: Tim Knowledge Platform SUN Indonesia, Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/ Bappenas

View this post on Instagram

A post shared by Scaling Up Nutrition Indonesia (@sun_indonesia)

Tahun ini, HGN ke-62 mengusung tema “Aksi Bersama Cegah Stunting dan Obesitas”. Tema ini diangkat sebagai cerminan permasalahan beban gizi ganda yang dialami Indonesia. Upaya perbaikan gizi, baik stunting maupun obesitas, telah masuk ke dalam RPJMN 2020-2024.  Prevalensi stunting balita ditargetkan turun menjadi 14% pada tahun 2024. Sementara, obesitas dewasa ditargetkan tetap terkendali pada angka 21,8%. Hasil SSGI tahun 2021 menunjukkan prevalensi stunting balita masih 24,4%. Artinya, dibutuhkan percepatan penurunan stunting hampir 3% setiap tahunnya untuk mencapai target 14% di 2024.

Untuk melihat gambaran mengenai permasalahan beban gizi ganda di Indonesia dapat dilihat pada infografis berikut:

Baik stunting maupun obesitas membutuhkan penyelesaian dengan melibatkan mutisektor dan multipihak. Kementerian PPN/Bappenas dalam kapasitasnya sebagai Scaling Up Nutritions (SUN) Focal Point berperan untuk menggalang kolaborasi lintas sektor perbaikan gizi yang terdiri dari pemerintah, mitra pembangunan, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, serta akademisi dan organisasi profesi. Momentum HGN diharapkan dapat semakin memperkuat kerjasama berbagai pemangku kepentingan dalam menyelesaikan permasalahan gizi di Indonesia.

Sumber:

1. https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20190125/5329219/sejarah-hari-gizi-nasional/
2. https://www.instagram.com/p/CZIrUCWvTPC/

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Kementerian PPN/Bappenas (@bappenasri)

Nutrition Financing Week bertujuan untuk mendiskusikan lebih lanjut mengenai mekanisme dan strategi pelaksanaan komitmen pendanaan yang telah disampaikan pada forum N4G. Harapannya, dengan mengikuti kegiatan ini, masing-masing negara akan memperoleh gambaran teknis pelaksanaan serta mobilisasi pendanaan upaya perbaikan gizi lintas sektor.

Indonesia dinilai sebagai salah satu negara dengan komitmen pendanaan yang kuat dalam perbaikan gizi, sehingga diundang sebagai pembicara pada tiga dari total lima sesi webinar Nutrition Financing Week untuk membagikan pengalamannya dengan negara lain. Kegiatan dibuka tanggal 24 Januari 2021 dengan tema “Leading by Example: A Conversation on How to Achieve N4G Financing Goals”. Hadir menjadi perwakilan pemerintah Indonesia adalah Suprayoga Hadi, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden serta Pungkas Bahjuri Ali, Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas.

Secara khusus, Indonesia akan menyampaikan bagaimana pemerintah tetap memprioritaskan pendanaan yang mendukung perbaikan gizi di tengah pandemi Covid-19. Hasil studi kinerja anggaran dan pembangunan yang dilakukan Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Keuangan menemukan bahwa pada tahun 2021, terdapat Rp35,3 triliun anggaran kementerian/lembaga yang berkontribusi dalam upaya penurunan stunting. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp27,5 triliun. Selain itu, Indonesia akan menyampaikan bagaimana mekanisme tagging dan tracking yang dilakukan dapat mendukung perencanaan program gizi agar tepat sasaran pada kelompok 1000 Hari Pertama Kehidupan.

Selain sesi pembuka, pemerintah Indonesia juga menjadi pembicara pada tanggal 25 Januari mengenai dana transfer fiskal di level subnasional serta manajemen keuangan publik yang sensitif gizi di tanggal 27 Januari 2022.

Acara yang berlangsung secara daring ini diselenggarakan oleh Global Financing Facility (GFF) bersama World Bank, WHO, dan Results for Development (R4D). Kegiatan ini terbuka untuk umum dengan sasaran utama para pembuat kebijakan dan pengelola program kesehatan di berbagai negara, profesional di bidang pembangunan, serta staf internal Bank Dunia.

Agenda selengkapnya serta tautan Zoom untuk mengikuti acara dapat ditemukan pada https://www.globalfinancingfacility.org/events/nutrition-financing-week-n4g-side-event-series

Tautan post di Instagram @SUN_Indonesia:

View this post on Instagram

 

A post shared by Scaling Up Nutrition Indonesia (@sun_indonesia)

Tren pencarian informasi tentang stunting meningkat drastis sejak keputusan penetapan lokasi fokus intervensi stunting tahun 2018 sebanyak 100 kabupaten/kota, 11 diantaranya ada di Jawa Tengah. Perguruan tinggi memiliki tugas melaksanakan Tri Dharma, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Seringkali, kader posyandu menemui kendala dalam melaksanakan edukasi gizi karena adanya keterbatasan media. Berangkat dari permasalahan tersebut, UDINUS membuat inovasi dalam bentuk aplikasi sebagai media edukasi bagi kader posyandu dan ibu balita dalam memahami dan mempraktikkan cara untuk mencegah dan mengatasi stunting.

Aplikasi yang diberi nama “Mobile Book Pencegahan Stunting” ini berbasis android dan dapat dengan mudah diinstal pada smartphone dengan OS (Operating System). Aplikasi ini berisi konten edukasi yang terdiri dari materi pertumbuhan dan perkembangan balita, masalah pertumbuhan, stunting, serta asuh asih asah (3A) dalam mencegah stunting pada balita.

Mobile Book Pencegahan Stunting dibuat pada tahun 2018 dan diuji coba pada tahun 2019, Namun, karena pandemi Covid-19 di tahun 2020, kegiatan pendampingan penggunaan aplikasi untuk kader baru dapat direalisasikan di tahun 2021. Pendampingan dilakukan di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang yang memiliki kasus stunting cukup tinggi (271 kasus) berdasarkan data rembuk stunting tahun 2021. Program pendampingan ini dapat terealisasi atas kerjasama dari Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS), AHLA-UDINUS (Asian Health Literacy Association), dan Kader Posyandu Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang. Tim dari UDINUS terdiri dari Vilda Ana Veria Setyawati, Sylvia Anjani, Fitria Dewi Puspita, Aprianti, Evana Ayu dan M. Arifaldi. Harapannya, program kerja posyandu untuk penyuluhan dapat terealisasi meskipun harus dilaksanakan secara terbatas dan door to door.