Upaya Kabupaten Gianyar dan Bangli Atasi Stunting

1041
Pertemuan Tim Direktorat KGM Bappenas bersama Tim Pendamping dan OPD

Denpasar – Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Gianyar dan Bangli, Bali pada tanggal 28-29 Desember 2020 silam. Kunjungan ini dimaksudkan untuk melakukan tinjauan lapangan praktik baik upaya percepatan penurunan stunting.

Kabupaten Gianyar merupakan daerah dengan prevalensi stunting terendah di Provinsi Bali. Pada tahun 2018, prevalensi stunting di kabupaten tersebut sebesar 12,1% dan turun menjadi 6,7% di tahun 2019. Sedangkan, Kabupaten Bangli merupakan daerah dengan prevalensi stunting tertinggi di Bali, yakni 43,1% di tahun 2018 dan 21,7% di tahun 2019.

Hasil kajian yang dilakukan oleh Kabupaten Gianyar menemukan bahwa stunting dipengaruhi oleh pola asuh, higienitas/ sanitasi, kebiasaan merokok serta pengetahuan Pasangan Usia Subur (PUS) terkait gizi. Hasil tersebut kemudian diintegrasikan dengan RPJMD, yang juga mengacu pada RPJMN, dan dilakukan cross cutting lintas OPD.

Beberapa upaya yang dilakukan Kabupaten Gianyar dalam percepatan penurunan stunting antara lain: 1) melakukan pendampingan posyandu 2) menjalankan program PUSPA AMAN (Pusat Pangan Alami Mandiri Asri dan Nyaman) dan HATINYA PKK (pemberian bantuan bibit tanaman untuk pekarangan rumah), 3) menyelenggarakan workshop tumbuh kembang untuk guru PAUD, dan 4) meningkatkan kapasitas kader dan ibu balita untuk membuat PMT lokal yang bervariasi.

Pertemuan Tim Direktorat KGM Bappenas bersama Tim Pendamping dan OPD

Sementara itu, Kabupaten Bangli memiliki program “Nyama Anyar” berupa pendampingan yang dilakukan oleh pejabat maupun masyarakat yang peduli terhadap keluarga pra sejahtera agar dapat menjadi keluarga sejahtera (KS), khususnya dari sisi kesehatan dan pendidikan. Program ini melibatkan dinas kesehatan, puskesmas dan desa adat untuk menanggulangi anak stunting.

Keberhasilan upaya penanggulangan stunting di desa sangat dipengaruhi oleh komitmen dan kerjasama seluruh stakeholder serta masyarakat. Pemerintah desa, baik desa adat maupun desa dinas, diharapkan dapat membuat program-program inovatif dalam mengatasi stunting di wilayahnya sesuai dengan kemampuan sumber daya dan keuangan yang ada di desa.

 

Penulis: Frima Elda (Tenaga Ahli Analisis Kesehatan dan Gizi, Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Kementerian PPN/ Bappenas)

Editor: Tim Knowledge Platform SUN Indonesia, Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/ Bappenas