Guidelines

Dokumen Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pencegahan Stunting memuat strategi pemerintah dalam menurunkan angka stunting di Indonesia. Penurunan stunting menjadi salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024. Pada dokumen stranas, dijabarkan lima pilar utama dalam penanganan stunting, yaitu: 1) Komitmen dan Visi Kepemimpinan, 2) Kampanye Nasional dan Perubahan Perilaku, 3) Konvergensi Program Pusat, Daerah dan Desa, 4) Ketahanan Pangan dan Gizi, dan 5) Pemantauan dan Evaluasi.

Perpres No 42 Tahun 2013 mengamanatkan adanya Sekretariat Percepatan Perbaikan Gizi untuk mendukung Tim Teknis yang diketuai oleh Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Kementerian PPN/ Bappenas. Peta Jalan Implementasi Gernas PPG ini disusun sebagai acuan tim Gernas PPG pada rentang waktu 2017-2019 dalam melakukan koordinasi dan implementasi percepatan perbaikan gizi untuk menurunkan masalah gizi terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan.

Komunikasi Perubahan Perilaku merupakan pilar kedua dalam Stranas Percepatan Pencegahan Stunting yang dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan. Pedoman Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku disusun untuk memberikan arahan bagi pemangku kepentingan dalam membuat strategi komunikasi sesuai konteks wilayah masing-masing. Dokumen ini juga memuat pesan kunci pencegahan stunting yang telah disesuaikan untuk setiap kelompok sasaran, seperti rumah tangga 1000HPK, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat serta pemerintah. Pedoman ini diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan pada Tahun 2018.

Konvergensi percepatan pencegahan stunting adalah intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama dalam menyasar kelompok sasaran untuk mencegah stunting. Dokumen ini menjelaskan peranan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan konvergensi, antara lain Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta instansi lainnya. Selain itu, dokumen ini juga membahas mengenai skema koordinasi dari tingkat provinsi hingga desa serta kerangka pembiayaan yang digunakan dalam konvergensi pencegahan stunting.

Rencana Aksi Pangan dan Gizi terbagi menjadi rencana di tingkat nasional dan daerah. RAN-PG merupakan rencana aksi tingkat nasional yang berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Sementara itu, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) terdiri dari Rencana Aksi di level Provinsi dan di level Kabupaten/Kota. Dokumen Rencana Aksi Pangan dan Gizi ini terdiri dari empat bagian, yaitu 1) Salinan Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2018 tentang RAPG, 2) RAN-PG Tahun 2017-2019, 3) Pedoman Penyusunan RAD-PG, dan 4) Pedoman Pemantauan dan Evaluasi.

Kader Pembangunan Manusia (KPM) merupakan elemen penting dari pelaksanaan delapan aksi integrasi, khususnya pada aksi lima. KPM merupakan kader yang bertugas untuk memfasilitasi masyarakat desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumberdaya manusia di tingkat desa, khususnya dalam upaya pencegahan stunting. Pedoman ini diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Tahun 2018.

Untuk memastikan bahwa seluruh Kementerian/Lembaga terkait mengalokasikan anggaran untuk intervensi spesifik dan sensitif stunting, maka Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan menyusun pedoman dalam melakukan penandaan (tagging), pemantauan dan evaluasi kinerja dari anggaran percepatan pencegahan stunting di tingkat pusat. Evaluasi dilakukan pada level output maupun di bawahnya (komponen dan sub-komponen).

Penurunan stunting di tingkat Kabupaten/Kota dilakukan melalui pelaksanaan delapan aksi integrasi. Aksi tersebut mencakup seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program. Pedoman ini juga dapat digunakan oleh pemerintah provinsi dalam mengawal dan membina Kabupaten/Kota di daerahnya dalam melaksanakan intervensi penurunan stunting terintegrasi. Adapun penjelasan lebih detail mengenai masing-masing aksi integrasi dapat ditemukan pada dokumen petunjuk teknis yang terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian pertama (Aksi 1-3), bagian kedua (Aksi 4 dan 5) dan bagian ketiga (Aksi 6-8).

Dokumen Petunjuk Teknis Aksi Integrasi bagian ketiga memuat penjelasan terkait Aksi 6 (Sistem Manajemen Data Stunting), Aksi 7 (Pengukuran dan Publikasi Stunting) dan Aksi 8 (Reviu Kinerja Tahunan) di tingkat Kabupaten/Kota.

Dokumen Petunjuk Teknis Aksi Integrasi bagian kedua memuat penjelasan terkait Aksi 4 (Peraturan Bupati/Walikota tentang Kewenangan Desa) dan Aksi 5 (Pembinaan Kader Pembangunan Manusia/KPM) di tingkat Kabupaten/Kota.

Dokumen Petunjuk Teknis Aksi Integrasi bagian pertama memuat penjelasan terkait Aksi 1 (Analisis Situasi Program Penurunan Stunting), Aksi 2 (Penyusunan Rencana Kegiatan) dan Aksi 3 (Rembuk Stunting) di tingkat Kabupaten/Kota.

Rumah Desa Sehat (RDS) merupakan ruang publik yang berfungsi sebagai pusat pembelajaran masyarakat, literasi kesehatan, pusat informasi kesehatan, serta forum advokasi kebijakan pembangunan desa di bidang kesehatan. Pembentukan RDS terutama diprioritaskan pada desa yang menjadi lokasi konvergensi pencegahan stunting. Pedoman Teknis ini diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Tahun 2018.