Guidelines

Seiring perubahan arah pembangunan ketahanan pangan dunia yang mengintegrasikan pendekatan ketahanan pangan dan ketahanan gizi, kebijakan strategis di bidang ketahanan pangan dan gizi nasional sudah selayaknya mengadopsi pendekatan ini karena beberapa alasan, diantaranya masalah gizi di Indonesia sebagai outcome dari situasi ketahanan pangan dan ketahanan gizi masih sangat serius serta prevalensi masalah gizi dan PTM masih sangat tinggi. Mempertimbangkan kondisi ini, pembangunan ketahanan pangan dan gizi di Indonesa pada masa mendatang, khususnya pada periode 2020-2024 harus menggunakan pendekatan sistem agar keterkaitan pembangunan lintas sektor dapat terjadi dan sinergitas antar sektor dapat tercapai melalui suatu koordinasi lintas sektor. Kebijakan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi (KSKPG) 2020-2024 disusun sebagai Sebagai acuan (common platform) bagi para pemangku kepentingan di bidang pangan dan gizi, sebagai acuan dasar bagi lembaga pemerintah dan pemerintah daerah untuk membangun koordinasi lintas sektor dan sebagai dasar bagi kementerian dan lembaga di tingkat pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyusun kebijakan, program, dan anggaran yang memadai dalam mewujudkan sasaran pembangunan ketahanan pangan dan gizi.

Dokumen Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pencegahan Stunting memuat strategi pemerintah dalam menurunkan angka stunting di Indonesia. Penurunan stunting menjadi salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024. Pada dokumen stranas, dijabarkan lima pilar utama dalam penanganan stunting, yaitu: 1) Komitmen dan Visi Kepemimpinan, 2) Kampanye Nasional dan Perubahan Perilaku, 3) Konvergensi Program Pusat, Daerah dan Desa, 4) Ketahanan Pangan dan Gizi, dan 5) Pemantauan dan Evaluasi.

Perpres No 42 Tahun 2013 mengamanatkan adanya Sekretariat Percepatan Perbaikan Gizi untuk mendukung Tim Teknis yang diketuai oleh Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Kementerian PPN/ Bappenas. Peta Jalan Implementasi Gernas PPG ini disusun sebagai acuan tim Gernas PPG pada rentang waktu 2017-2019 dalam melakukan koordinasi dan implementasi percepatan perbaikan gizi untuk menurunkan masalah gizi terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan.

Komunikasi Perubahan Perilaku merupakan pilar kedua dalam Stranas Percepatan Pencegahan Stunting yang dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan. Pedoman Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku disusun untuk memberikan arahan bagi pemangku kepentingan dalam membuat strategi komunikasi sesuai konteks wilayah masing-masing. Dokumen ini juga memuat pesan kunci pencegahan stunting yang telah disesuaikan untuk setiap kelompok sasaran, seperti rumah tangga 1000HPK, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat serta pemerintah. Pedoman ini diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan pada Tahun 2018.

Penggunaan modul ini adalah sebagai panduan kegiatan bagi kader BKB dalam menyelenggarakan pertemuan kelompok BKB-EMAS. Dimana modul ini memuat semua informasi yang dibutuhkan kader untuk dapat menyelenggarkan pertemuan kelompok BKB secara rutin yang telah mencakup semua informasi terkait penyelenggara BKB-EMAS.

Panduan Pelayanan Kesehatan Balita pada Masa Pandemi COVID-19 bagi Tenaga Kesehatan ini merupakan revisi atas Panduan Pelayanan Kesehatan Balita pada Masa Tanggap Darurat COVID-19. Revisi dilakukan untuk mengakomodir perkembangan yang terjadi setelah panduan tersebut disosialisasikan kepada Dinas Kesehatan dan Puskesmas, berupa editing redaksional dan updating lintas program. Buku ini disusun untuk memberikan panduan bagi tenaga kesehatan di Puskesmas terkait pelayanan kesehatan balita selama masa pandemi COVID-19. Panduan ini ditujukan kepada seluruh pengelola program kesehatan terkait sasaran anak di Puskesmas, FKTP dan Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Provinsi.

Panduan ini membahas tentang praktik menyusui khususnya untuk ibu yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah, sehingga upaya dalam memenuhi kebutuhan gizi melalui pemberian Air Susu Ibu (ASI) pada bayi tetap dapat terlaksana dengan baik. Pelaksanaan Praktik Menyusui di masyarakat dilakukan dengan penyesuaian terkait rekomendasi yang ada.

Pola makan yang sehat sangat penting selama Pandemi Covid-19, mempertahankan pola makan gizi seimbang yang sehat sangat penting dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh yang baik. Untuk menghadapi situasi ini, diperlukan adanya panduan gizi seimbang pada masa pandemi Covid-19. Panduan ini berisi tentang cara melindungi keluarga dari penularan virus corona dan cara meningkatkan daya tahan tubuh dengan gizi seimbang.

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) direncanakan secara sistematis dan diterapkan secara sistemik di Satuan PAUD (TK/KB/TPA/SPS) untuk mengoptimalkan potensi tumbuh kembang anak secara optimal agar kelak menjadi anak yang berkualitas dan berdaya saing di masa depan. Mengingat pentingnya layanan PAUD di satuan PAUD (TK/RA, KB, TPA, SPS) maka perlu disusun ”Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PAUD Holistik Integratif di Satuan PAUD”.

Konvergensi percepatan pencegahan stunting adalah intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama dalam menyasar kelompok sasaran untuk mencegah stunting. Dokumen ini menjelaskan peranan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan konvergensi, antara lain Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta instansi lainnya. Selain itu, dokumen ini juga membahas mengenai skema koordinasi dari tingkat provinsi hingga desa serta kerangka pembiayaan yang digunakan dalam konvergensi pencegahan stunting.

Panduan Fasilitasi Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa disusun untuk membantu pemerintah Desa dalam melakukan fasilitasi konvergensi pencegahan stunting di Desa. Panduan ini juga dapat menjadi bahan bagi pemerintah daerah, penyedia layanan, pelaku pendampingan Desa dan pelaku lintas sektor dalam memberikan kontribusi pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting di Desa sesuai tugas dan kewenangannya. 

Dokumen ini memuat terjemahan dari 17 Goal/Tujuan dalam versi pendek dan versi panjang, serta 169 target TPB/SDGs yang disajikan dalam tabel sederhana agar mudah dipahami oleh semua pihak. Terjemahan baku ini menjadi acuan dalam menyamakan istilah yang digunakan dalam TPB/SDGs serta menjadi acuan untuk merumuskan Metadata Indikator TPB/SDGs Nasional.

Peran gereja ini bersifat kontekstual sesuai situasi dan kondisi gereja/ jemaat masing-masing dan dapat dimulai dari apa yang telah dimiliki dan dilaksanakan oleh gereja. Dalam konteks perbaikan gizi anak, peran gereja tidak semata-mata diletakan pada bagaimana gereja terlibat secara langsung menyediakan gizi anak, tetapi terkait dengan berbagai faktor baik medis maupun non-medis yang mempengaruhi pelayanan gereja terhadap anak. Selama ini, ada berbagai program dan aksi gereja yang dapat dikaitkan dengan isu perbaikan gizi anak, karena gereja-gereja protestan –walaupun belum semua- telah memberi perhatian pada berbagai isu yang dapat menjadi pintu masuk untuk mengembangkan kepedulian gereja di bidang kesehatan, terutama perbaikan gizi anak. Ada banyak program gereja yang dapat dijadikan best practice untuk mengembangkan penanganan perbaikan gizi anak melalui integrasi isu gizi ke dalam program yang telah dimiliki gereja menuju anak Indonesia bebas stunting. 

Anak bukanlah milik orang tuanya, tetapi milik Sang Hidup. Anak adalah milik Allah. Sejatinya, setiap orang tua harus memahami perbedaan hakiki ini. Tugas penting orang tua manusiawi, menyiapkan rumah bagi raga anak mereka—lingkungan yang baik bagi pertumbuhan jasmani anak. Allah juga mengajak manusia, khususnya orang tua, terlibat pula dalam penciptaan. Pada titik ini, sejak dari dalam kandungan, orang tua ilahi dan orang tua manusiawi perlu bekerja sama. Allah mengundang orang tua manusiawi untuk berperan serta menjaga dan memelihara tumbuh kembang janin dalam kandungan dengan kasih sayang melalui asupan gizi seimbang. Semua itu dilakukan karena pemahaman bahwa anak adalah milik pusaka Tuhan. 

Pedoman ini dibuat untuk memberikan panduan kepada tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan gizi dalam situasi tanggap darurat, khususnya dalam memberikan pelayanan gizi kepada remaja, ibu hamil dan ibu menyusui, bayi dan anak balita dalam situasi darurat pandemi COVID-19.

Program Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada ibu hamil dimulai sejak tahun 1990 yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi anemia gizi besi serta menjadi salah satu intervensi spesifik dalam upaya percepatan penurunan stunting. Pada masa pandemi Covid-19, pemberian TTD pada ibu hamil harus tetap dilakukan dengan memperhatikan social dan physical distancing. Untuk itu diperlukan pedoman yang akan menjadi acuan bagi tenaga kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota sebagai acuan dalam melakukan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait di wilayah terutama aparat desa/kecamatan dan kader dalam memberikan TTD pada masa Pandemi Covid-19.

Program suplementasi Tablet Tambah Darah (TTD) pada remaja putri dimulai sejak tahun 2014 dan saat ini menjadi salah satu intervensi spesifik dalam upaya penurunan stunting. Pada masa pandemi Covid 19, pemberian TTD pada remaja putri tetap dilakukan dengan tetap memperhatikan sosial distancing. Untuk itu perlu dibuatkan Pedoman yang akan menjadi acuan bagi tenaga kesehatan di Puskesmas dan dapat digunakan untuk koordinasi dengan pihak sekolah / guru UKS dalam memberikan TTD pada masa Pandemi Covid-19.

Pada masa pandemi Covid-19, kasus gizi buruk harus dicegah dan bila balita menderita gizi buruk tetap harus mendapat pelayanan secara cepat dan tepat , dengan mematuhi kebijakan daerah dan protokol kesehatan. Pedoman ini dapat menjadi acuan bagi dinas kesehatan provinsi dan kab/ kota serta fasilitas pelayanan kesehatan dalam upaya pencegahan dan penanganan balita gizi buruk di masa pandemi . Pedoman ini juga dapat digunakan sebagai bahan atau media koordinasi dan advokasi dengan stakeholder terkait.

Dokumen ini adalah bentuk tindak lanjut dari surat Menteri Keuangan Rl Nomor S-301MK.712020 tanggal 22 Mei 2020 mengenai Pedoman Penyampaian Usulan DAK Bidkes TA 2021. Dokumen ini meliputi: (i) Ruang Lingkup DAK Bidang Kesehatan (fisik dan nonfisik); (ii) Tata Cara Penyampaian Usulan DAK Bidang Kesehatan; (iii) Batas Waktu penyampaian Usulan DAK Bidang Kesehatan; dan (iv) ketentuan lain.

Rencana Aksi Pangan dan Gizi terbagi menjadi rencana di tingkat nasional dan daerah. RAN-PG merupakan rencana aksi tingkat nasional yang berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Sementara itu, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) terdiri dari Rencana Aksi di level Provinsi dan di level Kabupaten/Kota. Dokumen Rencana Aksi Pangan dan Gizi ini terdiri dari empat bagian, yaitu 1) Salinan Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2018 tentang RAPG, 2) RAN-PG Tahun 2017-2019, 3) Pedoman Penyusunan RAD-PG, dan 4) Pedoman Pemantauan dan Evaluasi.

Kader Pembangunan Manusia (KPM) merupakan elemen penting dari pelaksanaan delapan aksi integrasi, khususnya pada aksi lima. KPM merupakan kader yang bertugas untuk memfasilitasi masyarakat desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumberdaya manusia di tingkat desa, khususnya dalam upaya pencegahan stunting. Pedoman ini diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Tahun 2018.

Untuk memastikan bahwa seluruh Kementerian/Lembaga terkait mengalokasikan anggaran untuk intervensi spesifik dan sensitif stunting, maka Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan menyusun pedoman dalam melakukan penandaan (tagging), pemantauan dan evaluasi kinerja dari anggaran percepatan pencegahan stunting di tingkat pusat. Evaluasi dilakukan pada level output maupun di bawahnya (komponen dan sub-komponen).

Penurunan stunting di tingkat Kabupaten/Kota dilakukan melalui pelaksanaan delapan aksi integrasi. Aksi tersebut mencakup seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program. Pedoman ini juga dapat digunakan oleh pemerintah provinsi dalam mengawal dan membina Kabupaten/Kota di daerahnya dalam melaksanakan intervensi penurunan stunting terintegrasi. Adapun penjelasan lebih detail mengenai masing-masing aksi integrasi dapat ditemukan pada dokumen petunjuk teknis yang terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian pertama (Aksi 1-3), bagian kedua (Aksi 4 dan 5) dan bagian ketiga (Aksi 6-8).

Dokumen Petunjuk Teknis Pelayanan Imunisasi pada Masa Pandemi COVID-19 adalah acuan bagi petugas kesehatan di lapangan sehingga keragu-raguan petugas dan masyarakat akibat tidak adanya pedoman dalam pelayanan imunisasi di tengah pandemi COVID-19. Di dalam juknis ini tersedia petunjuk teknis pelayanan imunisasi di posyandu, puskesmas, puskesmas keliling, dan fasilitas kesehatan lainnya yang memberikan layanan imunisasi pada masa pandemi COVID-19. Tersedia juga juknis pelayanan imunisasi pada anak yang termasuk kriteria atau tinggal serumah dengan OTG atau ODP atau PDP atau konfirmasi COVID-19 atau pasca COVID-19 dan kondisi khusus; serta juknis manajemen vaksin dan logistik imunisasi di puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya yang memberikan layanan imunisasi pada masa pandemi COVID-19. 

Dokumen Petunjuk Teknis Aksi Integrasi bagian ketiga memuat penjelasan terkait Aksi 6 (Sistem Manajemen Data Stunting), Aksi 7 (Pengukuran dan Publikasi Stunting) dan Aksi 8 (Reviu Kinerja Tahunan) di tingkat Kabupaten/Kota.

Dokumen Petunjuk Teknis Aksi Integrasi bagian kedua memuat penjelasan terkait Aksi 4 (Peraturan Bupati/Walikota tentang Kewenangan Desa) dan Aksi 5 (Pembinaan Kader Pembangunan Manusia/KPM) di tingkat Kabupaten/Kota.

Dokumen Petunjuk Teknis Aksi Integrasi bagian pertama memuat penjelasan terkait Aksi 1 (Analisis Situasi Program Penurunan Stunting), Aksi 2 (Penyusunan Rencana Kegiatan) dan Aksi 3 (Rembuk Stunting) di tingkat Kabupaten/Kota.

Penilaian Kinerja Pelaksananaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi adalah proses penilaian kemajuan kinerja kabupaten/kota dalam melakukan upaya untuk memperbaiki konvergensi intervensi gizi (spesifik dan sensitif). Perbaikan ini dilakukan melalui pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi/integrasi dalam perencanaan, penganggaran, implementasi, pemantauan, dan evaluasi program/kegiatan. Pelaksanaan aksi integrasi ini diharapkan meningkatkan jumlah Rumah Tangga 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang dapat mengakses intervensi gizi secara lengkap (konvergen) di kabupaten/kota. 

Rumah Desa Sehat (RDS) merupakan ruang publik yang berfungsi sebagai pusat pembelajaran masyarakat, literasi kesehatan, pusat informasi kesehatan, serta forum advokasi kebijakan pembangunan desa di bidang kesehatan. Pembentukan RDS terutama diprioritaskan pada desa yang menjadi lokasi konvergensi pencegahan stunting. Pedoman Teknis ini diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Tahun 2018.