Regulation

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan. Perpres ini merupakan pengganti Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan perbaikan Gizi.

Peraturan Presiden No. 18/2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 ditetapkan sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN Nasional) Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. RPJM Nasional berfungsi sebagai pedoman bagi Kementerian/ Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga, bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah, pedoman Pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah, dan acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJM Nasional. 

Peraturan Presiden No. 83/2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (KSPG) berisi kebijakan pangan dan gizi untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. KSPG terdiri dari lima kebijakan di bidang 1) Ketersediaan pangan, 2) Keterjangkauan pangan, 3) Pemanfaatan pangan, 4) Perbaikan gizi masyarakat, dan 5) Penguatan kelembagaan pangan dan gizi. KSPG yang tertuang pada Perpres No. 83/2017 ditetapkan untuk jangka waktu 2017-2019 dan selanjutnya akan ditetapkan untuk lima tahun sekali. Turunan dari kebijakan ini adalah disusunnya Rencana Aksi Pangan dan Gizi yang terdiri dari tingkat nasional dan daerah. Untuk membaca lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Pangan dan Gizi di tingkat nasional, silahkan mengakses Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas No.1 Tahun 2018 pada bagian Pedoman

Peraturan Presiden No. 42/2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi mengatur beberapa hal tentang upaya pemerintah dan masyarakat dalam melakukan percepatan perbaikan gizi prioritas pada 1000 hari pertama kehidupan. Perpres memberikan kewenangan kepada Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) untuk melakukan koordinasi program percepatan perbaikan gizi di Indonesia. Di tingkat daerah, Gubernur serta Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan kegiatan percepatan perbaikan gizi setidaknya satu tahun sekali kepada Ketua Gugus Tugas dan tembusan ke Menteri Dalam Negeri.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Minyak Goreng Sawit secara Wajib

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan secara Wajib

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan

PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA STUNTING INDONESIA TAHUN 2021-2024

Petunjuk Operasional merupakan pedoman penggunaan DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 yang berisi penjelasan rinci kegiatan pemanfaatan DAK Fisik Bidang Kesehatan. Untuk DAK Fisik terdiri dari DAK Fisik reguler bidang kesehatan dan DAK Fisik penugasan bidang kesehatan. Permenkes ini bertujuan untuk mendukung daerah dalam penyediaan dana pembangunan bidang kesehatan untuk mencapai target prioritas nasional bidang kesehatan. 

Pedoman Gizi Seimbang bertujuan untuk memberikan panduan konsumsi makanan sehari-hari dan berperilaku sehat berdasarkan prinsip konsumsi anekaragam pangan, perilaku hidup bersih, aktivitas fisik, dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal.

Dalam rangka melindungi masyarakat dari kekurangan gizi, perlu dilaksanakan pemberian suplementasi gizi bagi kelompok rawan gizi. Beberapa Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang standar produk suplementasi gizi perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Produk Suplementasi Gizi.

Standar ukuran pertumbuhan anak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/MENKES/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan program perbaikan gizi masyarakat. Oleh karena itu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Antropometri Anak. Standar Antropometri Anak wajib digunakan sebagai acuan bagi tenaga kesehatan, pengelola program, dan para pemangku kepentingan terkait untuk penilaian status gizi anak dan tren pertumbuhan anak.

Upaya perbaikan gizi sangat erat kaitannya dengan pemenuhan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan masyarakat. Aacuan untuk merencanakan dan menilai konsumsi pangan kelompok orang atau masyarakat di suatu daerah/wilayah disebut Angka Kecukupan Gizi (AKG). AKG digunakan sebagai acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan untuk menghitung kecukupan gizi penduduk di daerah, menyusun pedoman konsumsi pangan, menilai konsumsi pangan pada penduduk dengan karakteristik tertentu, menghitung kebutuhan pangan bergizi pada penyelenggaraan makanan institusi atau pada situasi darurat, menetapkan Acuan Label Gizi, mengembangkan indeks mutu konsumsi pangan dan produk pangan olahan, menentukan garis kemiskinan, menentukan biaya minimal untuk pangan bergizi dalam program jaminan sosial pangan, menentukan upah minimum, dan kebutuhan lainnya.

Dokumen ini membahas standar tablet tambah darah yang dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta semua pihak yang akan menyediakan tablet tambah darah. Adapun tujuannya adalah untuk menjamin ketersediaan tablet tambah darah yang berkualitas dan memenuhi standar dalam rangka mencegah dan menanggulangi terjadinya anemia gizi besi pada wanita usia subur dengan prioritas pada ibu hamil.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A Bagi Bayi, Anak Balita, Dan Ibu Nifas untuk memberikan acuan bagi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan semua pihak yang berkaitan dengan program pemberian kapsul vitamin a bagi bayi, anak balita, dan ibu nifas. Adapun tujuannya adalah untuk menjamin ketersediaan kapsul vitamin A yang berkualitas dan memenuhi syarat dalam rangka mencegah dan menanggulangi terjadinya kekurangan vitamin A pada bayi usia 6 (enam) sampai dengan 11 (sebelas) bulan, anak balita usia 12 (dua belas) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan, dan ibu nifas.

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 16 Tahun 2020 membahas tentang pencantuman informasi nilai gizi untuk pangan olahan yang diproduksi oleh usaha mikro dan usaha kecil. Hal ini dengan pertimbangan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) PerBPOM No. 22 Tahun 2019 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pencantuman Informasi Nilai Gizi untuk Pangan Olahan yang Diproduksi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2020 membahas mengenai perubahan kedua atas PerBPOM No. 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus. Pengawasan pangan olahan untuk keperluan gizi khusus sebagaimana diatur dalam PerBPOM No. 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus sebagaimana telah diubah dengan PerBPOM No. 24 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PerBPOM No. 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus, perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum serta ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan olahan untuk keperluan gizi khusus sehingga perlu diubah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak Bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya; memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya dan meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah terhadap pemberian ASI Eksklusif.

Dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (15) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020, ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 melalui Permenkes No. 86/2019. Dokumen ini berisi acuan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan (DAK Nonfisik Bidang Kesehatan) yang merupakan dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di daerah. 

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi merupakan bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 12, Pasal 14, dan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi. Rencana Aksi Pangan dan Gizi disusun oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi, baik tingkat nasional atau provinsi, berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. 

Dalam rangka mendukung peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, Pemerintah Pusat perlu mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan untuk membantu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyediaan dana untuk mencapai target prioritas nasional bidang kesehatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3/2019 tentang Pentunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan. Permenkes ini merupakan turunan dari Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Antropometri adalah suatu metode yang digunakan untuk menilai ukuran, proporsi dan komposisi tubuh manusia. Standar antropometri pada anak merupakan standar rujukan ukuran tubuh anak untuk menilai status gizi dan tren pertumbuhannya. Standar Antropometri ini penting dalam menentukan pengukuran terhadap anak stunting. Stunting didefinisikan sebagai kondisi dimana Panjang Badan (PB) atau Tingi Badan (TB) per Umur anak dibawah minus dua standar deviasi (<-2SD). Permenkes Nomor 2 Tahun 2020 ini menggantikan Keputusan Menteri Kesehatan No. 1995/MENKES/SK/XII/2010 .

SE DJCK No 05 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Direktorat Jenderal Cipta Karya

Surat Edaran Menteri Perindustrian Republik Indonesia No 6 Tahun 2020 tentang Pengecualian Sementara Kandungan Vitamin A dan/atau Provitamin A pada Minyak Goreng Sawit

Surat Edaran Menteri Perindustrian Republik Indonesia No 5 Tahun 2020 tentang Pengecualian Sementara Penambahan Zat Fortifikan pada Tepung Terigu

SURAT EDARAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI

Surat edaran ini dibuat untuk meningkatkan status gizi remaja putri dengan mempertegas peran pihak terkait untuk saling bahu-membahu memastikan kepatuhan remaja putri mengonsumsi TTD. Hal ini bertujuan untuk memutus mata rantai terjadinya stunting, mencegah anemia dan meningkatkan cadangan zat besi dalam tubuh sebagai bekal dalam mempersiapkan generasi yang sehat, berkualitas, dan produktif.

Pemantauan pertumbuhan pada balita di Posyandu adalah bagian dari rencana strategi untuk menurunkan prevalensi masalah gizi dalam sasaran RPJMN 2020-2024. Terkait dengan upaya tersebut, Kemenkes menetapkan penyelenggaraan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan setiap bulan Februari dan Agustus bertepatan dengan Bulan Pemberian Vitamin A. Selain itu terdapat komitmen bersama 6 Menteri tentang Optimalisasi Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan Balita serta Edukasi kepada Masyarakat untuk Percepatan Pencegahan Stunting sehingga diperlukan surat edaran untuk meningkatkan dukungan semua pemangku kepentingan terutama lintas sektor, kader, dan masyarakat dalam kegiatan integrasi pemantauan pertumbuhan dan perkembangan serta pemberian Vit A.

Lokasi Fokus (Lokus) Stunting merupakan kabupaten/ kota yang dijadikan prioritas dalam pelaksanaan aksi konvergensi stunting. Pada tahun 2018 ditetapkan 100 Kabupaten/Kota lokus berdasarkan prevalensi balita stunting yang dibobot menurut tingkat kemiskinan provinsi. Jumlah ini meningkat menjadi 160 Kabupaten/Kota di tahun 2019. Berdasarkan surat menteri PPN pada tanggal 29 April 2019, Lokus stunting untuk tahun 2020 ditetapkan sebanyak 260 Kabupaten/Kota. Keterangan lengkap mengenai daerah lokus stunting 2020 bisa diunduh pada halaman ini.

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. 101/M.PPN/HK/06/2022 TENTANG PENETAPAN KABUPATEN/KOTA LOKASI FOKUS INTERVENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI TAHUN 2023

Salinan keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor kep. 58a/ses/05/2022 tentang jejaring gerakan nasional percepatan perbaikan gizi / Scaling-Up Nutrition (SUN) Networks Indonesia

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP 124/M.PPN/HK/10/2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI NASIONAL PANGAN DAN GIZI TAHUN 2021-2024

Surat Keputusan mengenai penetapan 148 anggota SUN Networks Indonesia yang terdiri dari 25 Kementerian/Lembaga, 11 Mitra Pembangunan, 40 Dunia Usaha dan Asosiasi, 34 Organisasi Masyarakat Madani, 23 Perguruan Tinggi dan 15 Organisasi Profesi.

Upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat di Pos Pelayanan Terpadu pada masa pandemi COVID-19 harus tetap dilaksanakan dalam rangka peningkatan kesehatan masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan. Maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panduan Operasional Upaya Kesehatan Di Pos Pelayanan Terpadu dalam Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Penerapan Masyarakat Produktif dan Aman Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Dalam melaksanakan percepatan penurunan stunting diperlukan intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan pemangku kepentingan. Pada tahun 2021 intervensi spesifik dan intervensi sensitif dilakukan di 360 kabupaten/kota lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi sesuai dengan target dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, ditetapkan kabupaten/kota dan perluasan kabupaten/kota lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi tahun 2021 sebagai dasar bagi kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan desa dalam upaya percepatan penurunan stunting.