Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2018

  |   Berita

JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Musrenbangnas RKP 2019 dengan tema Pemerataan Pembangunan untuk Perumbuhan Berkualitas yang diselenggarakan di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, pada Senin (30/4). Musrenbangnas RKP 2019 dibuka Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dihadiri Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, para Menteri Kabinet Kerja, para pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Gubernur, Bupati/Walikota, serta pemangku kepentingan lainnya.

 

Musrenbangnas RKP 2019 diselenggarakan sebagai bentuk koordinasi penyelarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

 

Menteri Bambang mengatakan RKP 2019 memperhatikan tiga hal, yaitu pertama, perkuatan perencanaan dan penganggaran dengan menajamkan Prioritas Nasional dan Program Prioritas pada tahun 2019 serta memperkuat koordinasi antara Kementerian/Lembaga dan Pusat-Daerah. Kedua, pengendalian perencanaan, yang dilakukan dengan menyusun proyek prioritas pembangunan untuk memastikan perencanaan dijalankan dengan baik. Ketiga, perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan yang dilakukan dengan penyusunan proyek prioritas hingga detail rencana lokasi pembangunan. Keempat, penajaman integrasi sumber pendanaan.

 

Lebih lanjut, Menteri Bambang menjelasakan untuk mendukung pengembangan wilayah dan kawasan yang terintegrasi, RKP 2019 akan dilengkapi dengan suplemen peta integrasi proyek prioritas nasional. Peta tersebut akan menggambarkan integrasi pendanaan indikatif proyek prioritas nasional yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah serta dukungan swasta dan BUMN dalam lokus wilayah yang berbasis kawasan.

 

“Sebagai contoh, adalah peta proyek prioritas dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2019. Dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, diperlukan sinergi dan integrasi sumber-sumber pembiayaan baik yang bersumber dari APBN, Pinjaman/Hibah luar dan/atau dalam negeri, serta sumber pembiayaan yang bersumber dari swasta dan Badan Usaha Milik Negara,” ujar Menteri Bambang.

 

Pelibatan peran swasta dan BUMN dalam pembiayaan pembangunan merupakan hal yang penting, baik untuk memenuhi keterbatasan ruang fiskal maupun dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat yang lebih baik. Pelibatan tersebut dilaksanakan melalui berbagai skema, termasuk melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur, maupun melalui skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA).

 

“Dalam rancangan awal RKP 2019, telah direncanakan pembangunan infrastruktur yang akan didanai melalui skema KPBU sebesar 14,5 triliun rupiah serta target pembiayaan investasi yang difasilitasi melalui skema PINA sebesar 41,1 triliun rupiah. Dengan sinergi dan integrasi sumber-sumber pembiayaan ini, pencapaian sasaran pembangunan nasional diharapkan dapat terlaksana dengan lebih cepat dan optimal,” tegas Menteri Bambang.

 

Selanjutnya, untuk mendapatkan masukan dari akademisi dan Organisasi Masyarakat Sipil, Bappenas mengadakan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RKP Tahun 2019 pada 21 Maret 2018. Selain itu, sinkronisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dilakukan melalui Pertemuan Multipihak (Multilateral Meeting) serta Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) antara Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait. Pada pembahasan Musrenbangnas yang akan dilaksanakan mulai hari ini, 30 April hingga 11 Mei 2018, akan dilakukan sinkronisasi hasil Multilateral Meeting dan Trilateral Meeting dengan usulan kegiatan per provinsi. Dalam pertemuan pembahasan di Musrenbangnas, setiap Prioritas Nasional dan Program Prioritas yang melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga akan dibicarakan dengan setiap Provinsi.

 

“Pada Musrenbangnas RKP 2019, pembahasan tidak hanya dilakukan untuk proyek-proyek prioritas Kementerian/Lembaga, tetapi juga untuk usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Afirmatif dan Penugasan sehingga harapannya, usulan DAK dan proyek-proyek prioritas bisa dilaksanakan secara lebih sinergis,” tutup Menteri Bambang.


Informasi selengkapnya dapat diakses pada: https://musrenbangnas.bappenas.go.id/ 

 

Link Berita: Official Facebook Account Bappenas: https://www.facebook.com/bappenas/posts/1833788073338815