Laporan Evaluasi Kinerja Anggaran dan Pembangunan PPPS Tahun 2022
Seiring dengan terkendalinya pandemi COVID-19 di Indonesia pada tahun 2022 yang tidak terlepas
dari upaya penanganan dalam bidang kesehatan, aktivitas sosial-ekonomi mulai bangkit kembali.
Selaras dengan hal tersebut, pelaksanaan program Pemerintah kembali difokuskan kepada
kegiatan-kegiatan prioritas, termasuk upaya percepatan penurunan prevalensi stunting. Kondisi
yang semakin kondusif ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah dalam mengoptimalkan
pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting menuju target 14 persen pada tahun 2024.
Narasi Dokumen Penandaan RO yang Mendukung Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023
Program percepatan penurunan stunting merupakan salah satu program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memandatkan prevalensi stunting turun menjadi 14 persen pada tahun 2024. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting telah menunjukkan penurunan dari 24,4 persen pada tahun 2021 menjadi 21,6 persen pada tahun 2022. Pada indikator status gizi yang lain, terdapat peningkatan pada prevalensi balita wasting dari 7,1 persen pada tahun 2021 menjadi 7,7 persen pada tahun 2022. Prevalensi stunting memiliki tren yang menurun, namun untuk mencapai target RPJMN prevalensi stunting 14 persen pada 2024 diperlukan kerja keras dengan percepatan penurunan sebesar 3,8 persen per tahun.
Kemenkeu/Bappenas - Laporan Review Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus ( DAK ) Stunting Tahun Anggaran 2021 - 2022
Dalam rangka mengawal pelaksanaan intervensi Stunting yang diselenggarakan oleh K/L melalui sumber pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK), Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan menyusun Laporan Reviu Pelaksanaan DAK yang mendukung percepatan penurunan Stunting (DAK Stunting) Tahun Anggaran 2021-2022. Laporan ini utamanya menyajikan reviu tata kelola DAK di kabupaten/kota lokus Stunting, perkembangan pagu, realisasi anggaran, capaian output, keterintegrasian dan pengendalian DAK Stunting di tingkat pusat, serta daya ungkit kontribusi anggaran bersumber DAK terhadap Intervensi penurunan Stunting.
Kemenkeu/Bappenas - Laporan Evaluasi Kinerja Anggaran dan Pembangunan Percepatan Penurunan Stunting Semester I - Tahun 2022
Tahun 2022 merupakan tahun ke-5 (lima) dari perjalanan Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) periode 2018 – 2024 yang menjadi salah satu prioritas Pemerintah sejak tahun 2018. Dalam rangka mengawal pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting, Pemerintah secara periodik melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja program yang diselenggarakan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L). Untuk itu, Pemerintah menyusun Laporan Kinerja Anggaran dan Pembangunan Percepatan Penurunan Stunting melalui Belanja K/L Semester I Tahun 2022. Laporan kinerja ini menyajikan analisis perkembangan penandaan (tagging), pagu, realisasi anggaran, capaian output, serta konvergensi terhadap target sasaran, lokasi, dan koordinasi pada paruh pertama tahun anggaran 2022.
Kemenkeu/Bappenas - Laporan Evaluasi Kinerja Anggaran dan Pembangunan Program Percepatan Penurunan Stunting Tahun Anggaran 2021
Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas menyusun Laporan Kinerja Anggaran dan Pembangunan Program Percepatan Penurunan Stunting Tahun Anggaran 2021 untuk memantau dan mengevaluasi kinerja Kementerian /Lembaga (K/L) serta mengidentifikasi keberhasilan dan hambatan pelaksanaan kegiatan khususnya pada keluaran (output) yang berkontribusi terhadap percepatan penurunan stunting.
Kemenkeu/Bappenas-Ringkasan Rincian Output Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022 yang Mendukung Percepatan Penurunan Stunting
Penandaan anggaran tematik upaya konvergensi penanganan stunting pada Renja dan RKA K/L merupakan instrumen untuk mengidentifikasi rincian output K/L yang mendukung percepatan penurunan stunting dan menghitung alokasi anggarannya. Pelaksanaan penandaan anggaran telah memasuki tahun keempat dan menjadi wadah bagi Kementerian/Lembaga untuk memastikan komitmen dan kontribusi terhadap percepatan penurunan stunting
Spending Better to Reduce Stunting in Indonesia
While Indonesia has successfully decreased early childhood mortality, its stunting rates are
among the highest in the world; this has lifelong consequences for health, human capital,
poverty, and equity. In 2019, nearly 8 million children under the age of five (or 27.7 percent) were
stunted, higher than most regional and income-level peers. Being stunted in early childhood is
associated with reduced cognitive development, lower educational attainment, and decreased
adult productivity and wages. This means Indonesia’s next generation will only be 53 percent as
productive as it could have been with full health and complete education.
Improving the Quality of Frontline Nutrition Services in Indonesia's Health Sector
In the past two decades, Indonesia significantly improved its economic growth, poverty,
and maternal and child health outcomes. Despite these notable achievements, the
country's rates of stunting and malnutrition are among the highest in the world and
threaten early childhood development as the stepping-stone of human capital formation.
Though government guidelines, standards, and training have helped improve nutrition
services in the health sector, there continues to be considerable variation in service
quality across districts, between urban and rural areas, and among public and private
facilities, with many mothers and children being provided suboptimal services.
Aiming High: Indonesia's Ambition to Reduce Stunting
In the 1980’s Indonesia became an example for other countries concerned with reducing
high levels of malnutrition. At the time, Indonesia had started nutrition programming and
surveillance at the village level using the integrated weighing and child health posts, or
Posyandu.
In the ensuing decades there have been successes: small scale and bigger scale interventions
that reduced malnutrition.
At the same time, there have been set-backs, loss of attention, other priorities,
decentralization, weak management and poor governance.
In August 2017, the Indonesian government unveiled a new strategy to accelerate reductions
in rates of stunting.
This book looks at what will be required to turn that strategy - the National Strategy to
Accelerate Stunting Prevention (StraNas Stunting) 2017-2021 – from vision into reality. It looks
at the country’s ambitious reforms and goals to reduce stunting.
Improving Nutrition Security in Indonesia: District Actions to Improve Infant and Young Child Feeding
Progress against malnutrition has been slow at the national
level and disparities in stunting prevalence between the
poorest and richest households have been widening. This is
a national concern because the effects of poor nutrition in
early childhood can last a lifetime
DFAT - BISA_Formative Research_Immersion Report
The Better Investment for Stunting Alleviation (BISA) programme is an integrated nutritionspecific and nutrition-sensitive programme designed jointly by Save the Children and Nutrition International to assist the Government of Indonesia to realize the goal of National Strategy to Accelerate Stunting Prevention (2018-2024). The BISA programme includes a Social and Behaviour Change Communication (SBCC) Package to improve maternal, infant, and young child nutrition as well as water, sanitation, and hygiene (WASH) practices of adolescents, pregnant and lactating women and caregivers of children under two. This report comprises findings of the first phase of formative research to help develop the SBCC package.
DFAT - BISA Baseline Survey Report
Population Assessment in Preparation for a Project on Better Investment for Stunting Alleviation in Selected Districts of West Java and East Nusa Tenggara in Indonesia
Laporan Evaluasi Kinerja Anggaran dan Pembangunan - Program Percepatan Penurunan Stunting Melalui Belanja Kementerian/Lembaga Semester 1 Tahun 2021
Dalam rangka mengawal pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting, Pemerintah secara periodik melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja program yang diselenggarakan melalui belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L). Untuk itu, Pemerintah menyusun Laporan Kinerja Anggaran dan Pembangunan Program Percepatan Penurunan Stunting melalui Belanja K/L Semester I Tahun 2021.
Laporan kinerja ini menyajikan analisis perkembangan penandaan (tagging), pagu, realisasi anggaran, capaian output, serta konvergensi terhadap target sasaran, lokasi, dan koordinasi pada paruh pertama tahun anggaran 2021.
Bappenas - Indonesia's Voluntary National Review (VNR) 2021
Voluntary National Review (VNR) merupakan laporan sukarela oleh negara yang mengkompilasi capaian dan praktik baik 9 target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yang berkaitan dengan upaya pemulihan dari pandemi Covid-19. Dokumen ini berisi hampir 200 praktik baik yang terkumpul melalui berbagai proses konsultasi publik. Upaya penurunan stunting juga tercakup dalam laporan ini karena sejalan dengan target 2.2 TPB/SDGs, yaitu “Menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi pada tahun 2030”.
Kemenkeu/Bappenas - Laporan Kinerja Anggaran dan Pembangunan Program Percepatan Penurunan Stunting Tahun Anggaran 2020
Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas menyusun Laporan Kinerja Anggaran dan Pembangunan Program Percepatan Penurunan Stunting Tahun Anggaran 2020 untuk memantau dan mengevaluasi kinerja Kementerian /Lembaga (K/L) serta mengidentifikasi keberhasilan dan hambatan pelaksanaan kegiatan khususnya pada keluaran (output) yang berkontribusi terhadap percepatan penurunan stunting. Laporan ini meliputi analisis atas: (i) perkembangan penandaan dan perkembangan pagu; (ii) kinerja anggaran, mencakup kinerja realisasi anggaran dan capaian output; (iii) kinerja pembangunan, meliputi kinerja konvergensi terhadap kesesuaian target sasaran, kesesuaian lokasi dengan lokus prioritas stunting, dan proses koordinasi; dan (iv) kinerja pada lokasi fokus intervensi.
Kemenkeu/Bappenas - Ringkasan Rincian Output K/L Tahun Anggaran 2021 yang Mendukung Percepatan Penurunan Stunting
Penandaan anggaran tematik upaya konvergensi penanganan stunting pada Renja dan RKA K/L merupakan instrumen untuk mengidentifikasi rincian output K/L yang mendukung percepatan penurunan stunting dan menghitung alokasi anggarannya. Sejak APBN TA 2021, penandaan dilakukan pada tingkat Rincian Output (RO) yang dijabarkan hingga sub-komponen untuk mengidentifikasi alokasi yang benar-benar berkontribusi pada penurunan stunting.
Kemenkeu/Bappenas - Laporan Kinerja Anggaran dan Pembangunan Program Percepatan Penurunan Stunting Semester 1 2020
Dokumen ini adalah hasil pemantauan pemerintah secara periodik (semester dan tahunan) dan evaluasi kinerja intervensi penanganan stunting dalam rangka merumuskan rekomendasi perbaikan kinerja program dalam mewujudkan target prevalensi stunting. Laporan ini meliputi analisis atas: (i) perkembangan penandaan dan perkembangan pagu; (ii) kinerja anggaran, mencakup kinerja realisasi anggaran dan capaian output; (iii) kinerja pembangunan, meliputi kinerja konvergensi terhadap kesesuaian target sasaran, kesesuaian lokasi dengan lokus prioritas stunting, dan proses koordinasi; dan (iv) kinerja pada lokasi fokus intervensi.
Kemenkeu/Bappenas - Laporan Pemantauan Kinerja Anggaran dan Pembangunan Program Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2019
Mulai akhir tahun 2018, Pemerintah Pusat memperkuat komitmen upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia khususnya melalui belanja Kementerian/Lembaga (K/L) melalui penetapan pedoman bagi seluruh stakeholder dalam percepatan penurunan stunting tersebut. Pada tahun 2019, implementasi penguatan tersebut mulai dilakukan dengan adanya proses penandaan (tagging) atas output K/L yang mendukung percepatan penurunan stunting. Langkah selanjutnya, adalah proses pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara periodik, yang dituangkan dalam Laporan Pemantauan Kinerja Anggaran dan Pembangunan Program Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2019, dengan melibatkan para pemangku kepentingan dalam rangka merumuskan rekomendasi guna perbaikan kualitas program pada tahun 2020 dan tahun-tahun mendatang. Laporan ini meliputi analisis atas: (i) perkembangan penandaan (tagging) pada sistem perencanaan (KRISNA) dan sistem penganggaran (RKA K/L) serta perkembangan pagu; (ii) kinerja anggaran, mencakup kinerja penyerapan anggaran dan capaian output; (iii) kinerja pembangunan, meliputi kinerja konvergensi (lokasi intervensi, target sasaran, dan koordinasi) dan kinerja intervensi; dan (iv) kinerja pada lokasi prioritas.
Kemenkeu/Bappenas - Ringkasan Output K/L Tahun Anggaran 2020 yang Mendukung Percepatan Penurunan Stunting
Penandaan anggaran tematik upaya konvergensi penanganan stunting pada Renja dan RKA K/L merupakan instrumen untuk mengidentifikasi output K/L yang mendukung percepatan penurunan stunting dan menghitung alokasi anggarannya. Ringkasan output ini disusun untuk mengidentifikasi output dan menghitung alokasi anggaran K/L tahun anggaran 2020 terkait dengan penurunan stunting.
Bappenas - Laporan Tahunan Gernas PPG Tahun 2018
Laporan tahunan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPG) Tahun 2018 berisikan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Gernas PPG selama tahun 2017 hingga 2018, khususnya yang dikoordinasikan oleh Tim Teknis Gernas PPG. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain: Advokasi, Kampanye, Sosialisasi dan KIE Perubahan Perilaku, Penguatan Koordinasi Lintas Sektor, Pengembangan Program Gizi Spesifik dan Sensitif yang Terbukti Efektif, Pengembangan Pangkalan Data Percepatan Perbaikan Gizi, dan Lain-lain. Kedepannya, diperlukan penguatan advokasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan. Selain itu, juga diperlukan jaringan kemitraan yang kuat dari sektor di luar pemerintah.
Kemenkeu/Bappenas - Laporan Pemantauan Kinerja Anggaran dan Pembangunan Program Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Semester I 2019
Laporan Pemantauan Kinerja Pembangunan dan Anggaran upaya percepatan penurunan stunting pada semester 1 bertujuan untuk menganalisis perkembangan capaian output dan kinerja anggaran K/L sampai bulan Juli tahun 2019. Analisis ini mencakup kinerja penyerapan anggaran, pencapaian output, pengintegrasian output ke sistem perencanaan (KRISNA) dan sistem penganggaran (RKA K/L) serta indikasi konvergensi pelaksanaan program.