BERITA TERKAIT

Peserta dan Trainer Pelatihan Database Kesehatan Indonesia

Pelatihan Database Kesehatan Indonesia: Optimalkan Data Untuk Penurunan Stunting

Database Kesehatan Indonesia (http://data-kesehatan.bappenas.go.id/) merupakan basis data yang menunjukkan indikator pembangunan kesehatan melalui visualisasi data yang sederhana dan mudah digunakan. Database ini dikembangkan oleh Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas bekerja sama dengan UNICEF. Tujuannya untuk memudahkan pembuat kebijakan dan publik dalam memahami situasi kesehatan Indonesia serta tindakan apa...

Kabupaten Tanah Bumbu Perkuat Komitmen Melalui Rembuk Stunting

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) Provinsi Kalimantan Selatan telah menyelenggarakan acara Rembuk Stunting pada hari Rabu, 20 Mei 2020. Acara yang dilaksanakan melalui video conference ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen semua unsur pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam mengatasi permasalahan stunting meskipun dalam suasana penanganan pandemi Covid-19. Pada sambutannya, Bupati Tanah...

Turunkan Prevalensi Stunting, Pencegahannya dari Hulu

Mediaindonesia.com, KUNCI menurunkan angka prevalensi stunting atau tengkes yang masih tinggi di Indonesia yakni melalui pencegahan dari hulu. Oleh karena itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan  untuk menurukan angka prevalensi stunting dibutuhkan keluarga yang matang, kesiapan mental, dan kemampuan ekonomi. Hal tersebut disampaikan Menko PMK pada ajang Scaling Up...

UPDATE SOCIAL MEDIA

SITUASI GIZI DI INDONESIA

0
%
Stunting Balita (SSGBI,2019)
0
%
Wasting Balita (SSGBI,2019)
0
%
Underweight Balita (Riskesdas,2018)
0
%
Bayi dengan BBLR (Riskesdas,2018)
0
%
ASI Eksklusif (Riskesdas,2018)
0
%
Anemia Ibu Hamil (Riskesdas,2018)

 

 

 

 

 

 

 

ARTIKEL TERKAIT

null

Stunting

null

Intervensi

null

RAN-PG

null

Nutrition in Emergency

PUBLIKASI

SUN NETWORKS

Sebagai pemangku kepentingan, pemerintah berperan dalam memimpin, menginisiasi dan memfasilitasi gerakan Percepatan Perbaikan Gizi di Indonesia. Pemerintah juga bertugas untuk memastikan keterlibatan dan koordinasi antara semua sektor kunci yang bertanggung jawab atas pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Pada tahun 2020, sudah ada 23 Kementerian/Lembaga yang bergabung dalam gerakan ini. SUN Government Focal Point adalah Kementerian PPN/Bappenas. Selengkapnya

Mitra pembangunan mendukung dan memperkuat pemerintah dalam memimpin gerakan Percepatan Perbaikan Gizi terutama dalam bidang perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan kebijakan dengan mengembangkan model yang telah disempurnakan. Mitra pembangunan dipimpin oleh UNICEF dan World Bank sebagai wakilnya. Selengkapnya

Dunia usaha dan asosiasi bisnis berperan dalam pengembangan, kendali mutu, distribusi dan pemasaran makanan bergizi yang memadai sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dunia usaha juga berperan dalam implementasi work force nutrition (gizi untuk pekerja) melalui penerapan pola hidup sehat di lingkungan kerja dan pemberdayaan masyarakat melalui implementasi intervensi gizi spesifik dan sensitif. PT Indofood Sukses Makmur merupakan lead dari SUN Business Networks. Selengkapnya

Organisasi masyarakat madani berperan dalam mengadvokasi permasalahan gizi serta memberikan dukungan teknis maupun finansial kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan kapasitas serta manajemen kegiatan terkait gizi di wilayahnya. SUN CSO Networks dipimpin oleh Nutrition International dengan Nasyiatul Aisyiyah Muhammadiyah sebagai wakilnya. Selengkapnya

Perguruan tinggi dan organisasi profesi berperan aktif dalam memberikan masukan berdasarkan kajian dan penelitian ilmiah seputar stunting. Sehingga, intervensi yang dikembangkan oleh pemerintah dapat berbasis bukti (evidence-based) dan sesuai dengan konteks Indonesia. SUN Academia Networks dipimpin oleh Departemen Gizi Kesmas FKM UI bersama dengan Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes II Jakarta sebagai wakil dari perguruan tinggi dan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) sebagai wakil dari organisasi profesi. Selengkapnya