Sebagai pemangku kepentingan, pemerintah berperan dalam memimpin, menginisiasi dan memfasilitasi gerakan Percepatan Perbaikan Gizi di Indonesia. Pemerintah juga bertugas untuk memastikan keterlibatan dan koordinasi antara semua sektor kunci yang bertanggung jawab atas pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Pada tahun 2020, sudah ada 23 Kementerian/Lembaga yang bergabung dalam gerakan ini. SUN Government Focal Point adalah Kementerian PPN/Bappenas.
Anggota Pemerintah
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian PPN/Bappenas (SUN Government Focal Point)
- Kementerian Keuangan
- Kementerian Pertanian (termasuk Badan Ketahanan Pangan)
- Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
- Kementerian Perindustrian
- Kementerian Perdagangan
- Kementerian Sosial
- Kementerian Agama
- Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Kementerian Sekretariat Negara (termasuk Sekretariat Wakil Presiden)
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
- Badan Pusat Statistik (BPS)
- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
- Sekretariat Kabinet
- Kantor Staf Presiden
Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah antara lain:
- Advokasi, kampanye, sosialisasi dan KIE perubahan perilaku.
- Penguatan koordinasi lintas sektor.
- Pengembangan program gizi spesifik dan sensitif yang terbukti efektif.
- Pengembangan pangkalan data percepatan perbaikan gizi.
- Kegiatan lainnya yang mendukung percepatan perbaikan gizi.